rsuddepatihamzah.com – Cara menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan tarif PPh Pasal 31E merupakan hal penting bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas atau jasa. Memahami perhitungan ini akan membantu Anda memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan terhindar dari sanksi. Artikel ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah perhitungan, mulai dari memahami pengertian PPh Pasal 31E hingga pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang benar.

Pajak Penghasilan Pasal 31E diterapkan pada penghasilan tertentu, berbeda dengan PPh Pasal 21 yang umumnya dikenakan pada karyawan. Artikel ini akan menjelaskan perbedaan keduanya, tarif pajak yang berlaku, dan contoh perhitungan yang detail. Dengan pemahaman yang komprehensif, Anda dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih efektif dan efisien.

Pajak Penghasilan Pasal 31E

Pajak Penghasilan Pasal 31E merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia. Pajak ini mengatur pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu sebelum dibayarkan kepada wajib pajak. Sistemnya bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong sudah dianggap lunas dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 31E sangat penting bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Subjek Pajak PPh Pasal 31E

Subjek pajak PPh Pasal 31E adalah bendaharawan atau pemberi penghasilan yang berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. Subjek pajak ini bukan penerima penghasilan itu sendiri, melainkan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tersebut. Contohnya, perusahaan yang membayar honorarium kepada narasumber, atau badan pemerintah yang membayar honorarium kepada tenaga ahli.

Objek Pajak PPh Pasal 31E

Objek pajak PPh Pasal 31E meliputi berbagai jenis penghasilan yang bersifat final. Jenis penghasilan ini telah ditentukan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Penerima penghasilan tidak perlu lagi melaporkan penghasilan ini dalam SPT Tahunan karena pajak sudah dipotong di sumbernya.

• Honorarium atau imbalan atas jasa yang diterima oleh narasumber.
• Imbalan atas jasa konsultansi.
• Imbalan atas jasa desain grafis.
• Imbalan atas penjualan hak cipta.
• Dan lain sebagainya.

Perbedaan PPh Pasal 31E dengan Jenis Pajak Penghasilan Lainnya

PPh Pasal 31E memiliki perbedaan signifikan dengan jenis pajak penghasilan lainnya, terutama PPh Pasal 21. Perbedaan utama terletak pada sistem pemotongan dan pelaporan pajaknya. PPh Pasal 31E bersifat final, sedangkan PPh Pasal 21 dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Perbandingan PPh Pasal 31E dan PPh Pasal 21

Tabel berikut merangkum perbedaan utama antara PPh Pasal 31E dan PPh Pasal 21:

Karakteristik	PPh Pasal 31E	PPh Pasal 21
Sifat	Final	Bukan final, dilaporkan dalam SPT Tahunan
Subjek Pajak	Pemberi penghasilan (bendaharawan)	Penerima penghasilan (karyawan)
Objek Pajak	Berbagai jenis penghasilan final (honorarium, royalti, dll.)	Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan usaha
Pelaporan	Tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT Tahunan	Di laporkan dalam SPT Tahunan
Pemotongan Pajak	Dipotong di sumber	Dipotong di sumber

Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 31E

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31E merupakan pajak yang dipotong langsung dari penghasilan bruto wajib pajak (WP) oleh pemotong pajak, seperti perusahaan tempat WP bekerja. Perhitungannya didasarkan pada tarif progresif yang berlaku dan diterapkan atas penghasilan bruto sebelum dipotong biaya-biaya tertentu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai tarif dan perhitungannya.

Tarif PPh Pasal 31E

Tarif PPh Pasal 31E mengikuti tarif progresif PPh Pasal 17. Tarif ini bervariasi tergantung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perlu diingat bahwa tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, selalu rujuk pada peraturan perpajakan terbaru untuk memastikan akurasi perhitungan.

Sebagai gambaran umum, tarif PPh Pasal 31E berkisar dari 5% hingga 30% untuk penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perlu dicatat bahwa PTKP dapat berbeda-beda tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan WP. Untuk detail tarif terbaru, sebaiknya WP mengacu pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau berkonsultasi dengan konsultan pajak.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 31E (Penghasilan Bruto Rp50.000.000), Cara menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan tarif pph pasal 31e

Sebagai ilustrasi, mari kita hitung PPh Pasal 31E untuk penghasilan bruto sebesar Rp50.000.000, dengan asumsi PTKP dan beberapa pengurangan lainnya telah dipertimbangkan sehingga penghasilan kena pajak (PKP) adalah Rp40.000.000. Misalkan tarif pajak yang berlaku untuk PKP tersebut adalah 15%.

Perhitungannya adalah:

PPh Pasal 31E = PKP x Tarif Pajak = Rp40.000.000 x 15% = Rp6.000.000

Jadi, PPh Pasal 31E yang terutang adalah Rp6.000.000.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 31E (Penghasilan Bruto Rp100.000.000)

Untuk penghasilan bruto sebesar Rp100.000.000, dengan asumsi PKP setelah memperhitungkan PTKP dan pengurangan lainnya adalah Rp90.000.000, dan tarif pajak yang berlaku untuk PKP tersebut adalah 25%.

Perhitungannya adalah:

PPh Pasal 31E = PKP x Tarif Pajak = Rp90.000.000 x 25% = Rp22.500.000

Dengan demikian, PPh Pasal 31E yang terutang adalah Rp22.500.000.

Langkah-langkah Perhitungan PPh Pasal 31E

1. Tentukan penghasilan bruto.
2. Hitung penghasilan kena pajak (PKP) dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP dan pengurangan lainnya yang diizinkan.
3. Tentukan tarif pajak yang berlaku berdasarkan PKP sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Hitung PPh Pasal 31E dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak yang telah ditentukan.

Perhitungan PPh Pasal 31E dengan Pemotongan Pajak di Sumber

Dalam praktiknya, pemotongan PPh Pasal 31E dilakukan oleh pemotong pajak (misalnya, perusahaan). Pemotong pajak akan menghitung PPh Pasal 31E yang terutang berdasarkan penghasilan bruto WP dan kemudian memotongnya langsung dari penghasilan WP tersebut. WP kemudian akan menerima penghasilan bersih setelah dikurangi PPh Pasal 31E.

Sebagai contoh, jika WP memiliki penghasilan bruto Rp100.000.000 dan PPh Pasal 31E yang terutang adalah Rp22.500.000, maka WP akan menerima penghasilan bersih sebesar Rp77.500.000 (Rp100.000.000 – Rp22.500.000).

Pengisian SPT PPh Pasal 31E: Cara Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Tarif Pph Pasal 31e

Setelah menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan tarif PPh Pasal 31E, langkah selanjutnya adalah melaporkan kewajiban pajak tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pengisian SPT PPh Pasal 31E yang benar dan tepat waktu sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Formulir SPT PPh Pasal 31E

Formulir yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 31E adalah SPT PPh Pasal 31E. Formulir ini dapat diunduh melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau diperoleh langsung di kantor pelayanan pajak terdekat. Formulir ini dirancang khusus untuk pelaporan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut langsung oleh pemotong pajak, seperti gaji, bunga, dan deviden.

Langkah-Langkah Pengisian Formulir SPT PPh Pasal 31E

Pengisian SPT PPh Pasal 31E relatif mudah, namun tetap memerlukan ketelitian. Berikut langkah-langkah umum pengisiannya:

1. Isi data identitas wajib pajak (NPWP, nama, alamat, dll.) dengan lengkap dan akurat.
2. Tuliskan periode pelaporan pajak (misalnya, tahun pajak 2023).
3. Cantumkan jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong pajak selama periode pelaporan.
4. Hitung total pajak terutang. Jika pajak yang telah dipotong/dipungut lebih besar dari pajak terutang, maka terdapat kelebihan pembayaran yang dapat diminta pengembalian.
5. Tandatangani dan tanggali SPT PPh Pasal 31E.
6. Serahkan SPT PPh Pasal 31E melalui e-Filing atau secara langsung ke kantor pelayanan pajak.

Contoh Pengisian Formulir SPT PPh Pasal 31E

Berikut contoh pengisian SPT PPh Pasal 31E dengan data fiktif. Perlu diingat bahwa contoh ini hanya ilustrasi dan tidak dapat digunakan sebagai acuan pasti karena setiap kasus perpajakan memiliki detail yang berbeda-beda.

Data	Keterangan
NPWP	01.234.567.8-900.000
Nama	Andi Setiawan
Periode Pajak	Tahun 2023
Penghasilan Bruto	Rp 100.000.000
Pajak yang Dipotong	Rp 10.000.000
Pajak Terutang (setelah perhitungan)	Rp 9.500.000
Kelebihan Pembayaran	Rp 500.000

Kesalahan Umum dalam Pengisian SPT PPh Pasal 31E

Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengisian SPT PPh Pasal 31E antara lain:

• Kesalahan penulisan data identitas wajib pajak.
• Kesalahan dalam mencantumkan periode pelaporan.
• Kesalahan perhitungan pajak terutang.
• Tidak mencantumkan bukti potong pajak (formulir 1721-A1).
• Tidak menandatangani dan mentanggal SPT.

Poin-Poin Penting Pengisian SPT PPh Pasal 31E

Poin	Penjelasan
Akurasi Data	Pastikan semua data yang diisi akurat dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
Ketepatan Waktu	Patuhi batas waktu pelaporan SPT yang telah ditentukan.
Penyimpanan Bukti	Simpan semua bukti potong pajak dan dokumen pendukung lainnya.
Konsultasi	Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan petugas pajak jika mengalami kesulitan.

Kewajiban Pelaporan dan Sanksi

Setelah menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan tarif PPh Pasal 31E, langkah selanjutnya adalah memahami kewajiban pelaporan dan sanksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran. Ketepatan dan ketepatan waktu pelaporan sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum dan finansial yang merugikan.

Tenggat Waktu Pelaporan SPT PPh Pasal 31E

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Pasal 31E wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. Misalnya, untuk tahun pajak 2023, SPT PPh Pasal 31E harus dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2024. Keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT PPh Pasal 31E

Keterlambatan pelaporan SPT PPh Pasal 31E akan dikenakan sanksi berupa denda administratif. Besarnya denda bervariasi dan umumnya dihitung berdasarkan jumlah pajak terutang dan lama keterlambatan. Informasi lebih detail mengenai besaran denda dapat dilihat di situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau berkonsultasi dengan konsultan pajak.

Konsekuensi Pelaporan SPT PPh Pasal 31E yang Tidak Akurat

Selain keterlambatan, pelaporan SPT PPh Pasal 31E yang tidak akurat juga berisiko dikenai sanksi. Hal ini meliputi pelaporan yang tidak lengkap, data yang salah, atau penghitungan pajak yang keliru. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda administrasi, bahkan hingga penindakan hukum lebih lanjut jika ditemukan indikasi penyimpangan yang disengaja.

Skenario Kasus Pelanggaran dan Konsekuensinya

Sebagai contoh, bayangkan seorang wajib pajak terlambat melaporkan SPT PPh Pasal 31E selama dua bulan dan terdapat kesalahan perhitungan pajak sebesar Rp 1.000.000. Selain denda keterlambatan, wajib pajak tersebut juga akan dikenakan denda atas kesalahan perhitungan pajak tersebut. Total denda yang dikenakan akan menjadi akumulasi dari kedua jenis denda tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran denda akan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.

Ringkasan Kewajiban Pelaporan dan Konsekuensi Pelanggaran

SPT PPh Pasal 31E harus dilaporkan tepat waktu (paling lambat 31 Maret tahun berikutnya) dan akurat. Keterlambatan atau pelaporan yang tidak akurat akan dikenakan sanksi berupa denda administratif, yang besarannya bergantung pada jumlah pajak terutang dan lama keterlambatan atau besarnya ketidakakuratan. Dalam kasus pelanggaran yang disengaja, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsultasikan dengan konsultan pajak atau petugas pajak untuk memastikan kepatuhan perpajakan.

Ilustrasi Kasus Perhitungan

Berikut disajikan dua ilustrasi kasus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 31E untuk membantu memahami penerapannya pada situasi yang berbeda. Ilustrasi pertama menggambarkan perhitungan untuk seorang freelancer dengan penghasilan tidak tetap, sementara ilustrasi kedua menunjukkan perhitungan untuk seorang konsultan dengan penghasilan tetap. Perbedaan penghasilan ini akan berdampak pada metode perhitungan PPh terutang.

Perhitungan PPh Pasal 31E untuk Freelancer (Penghasilan Tidak Tetap)

Bayu, seorang freelancer desain grafis, menerima penghasilan tidak tetap sepanjang tahun 2023. Penghasilannya bervariasi setiap bulan, tercatat sebagai berikut: Januari (Rp 5.000.000), Februari (Rp 3.000.000), Maret (Rp 7.000.000), April (Rp 4.000.000), Mei (Rp 6.000.000), Juni (Rp 2.000.000), Juli (Rp 8.000.000), Agustus (Rp 5.000.000), September (Rp 4.000.000), Oktober (Rp 6.000.000), November (Rp 3.000.000), Desember (Rp 7.000.000). Total penghasilan Bayu sepanjang tahun adalah Rp 55.000.000. Karena penghasilannya tidak tetap, Bayu wajib menghitung PPh terutang setiap bulan berdasarkan penghasilan masing-masing bulan, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan total PPh terutang tahunan. Misalnya, untuk bulan Januari, dengan penghasilan Rp 5.000.000, dan mengacu pada tarif PPh Pasal 17, maka PPh terutang dihitung.

Sebagai contoh, asumsikan tarif PPh Pasal 17 untuk penghasilan Rp 5.000.000 adalah 5%. Maka PPh terutang bulan Januari adalah Rp 250.000 (Rp 5.000.000 x 5%). Perhitungan serupa dilakukan untuk bulan-bulan berikutnya. Total PPh terutang tahunan didapatkan dari penjumlahan PPh terutang setiap bulan.

Perhitungan PPh Pasal 31E untuk Konsultan (Penghasilan Tetap)

Dina, seorang konsultan pajak, menerima penghasilan tetap sebesar Rp 10.000.000 per bulan sepanjang tahun 2023. Total penghasilan tahunannya adalah Rp 120.000.000. Karena penghasilannya tetap, perhitungan PPh Pasal 31E dapat dilakukan secara tahunan. Dina dapat menghitung total PPh terutang tahunan berdasarkan total penghasilan tahunan, kemudian dibagi 12 bulan untuk mendapatkan kewajiban PPh bulanannya.

Asumsikan tarif PPh Pasal 17 untuk penghasilan Rp 120.000.000 adalah 15%. Maka PPh terutang tahunan adalah Rp 18.000.000 (Rp 120.000.000 x 15%). PPh terutang bulanannya adalah Rp 1.500.000 (Rp 18.000.000 / 12).

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 31E

Item	Freelancer (Bayu)	Konsultan (Dina)
Jenis Penghasilan	Tidak Tetap	Tetap
Metode Perhitungan	Bulanan, kemudian dijumlahkan	Tahunan, kemudian dibagi 12 bulan
Total Penghasilan Tahunan	Rp 55.000.000	Rp 120.000.000
Total PPh Terutang (Ilustrasi)	(Variabel, tergantung tarif PPh setiap bulan)	Rp 18.000.000
PPh Terutang Bulanan (Ilustrasi)	(Variabel, tergantung tarif PPh setiap bulan)	Rp 1.500.000

Perbedaan utama terletak pada metode perhitungan dan konsistensi kewajiban pajak. Freelancer dengan penghasilan tidak tetap menghitung PPh setiap bulan berdasarkan penghasilan bulan tersebut, sementara konsultan dengan penghasilan tetap dapat menghitung PPh tahunan kemudian dibagi rata per bulan. Hal ini mengakibatkan fluktuasi kewajiban pajak bulanan yang lebih tinggi bagi freelancer dibandingkan konsultan.

Ringkasan Terakhir

Mengelola kewajiban pajak penghasilan, khususnya PPh Pasal 31E, membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang mendalam. Dengan memahami langkah-langkah perhitungan, tarif yang berlaku, dan prosedur pelaporan yang benar, Anda dapat memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi masalah di kemudian hari. Semoga panduan ini memberikan pemahaman yang cukup untuk membantu Anda dalam menghitung dan melaporkan PPh Pasal 31E dengan tepat.